Pendampingan SP2DK & Audit Pajak
Analisis data klarifikasi fiskal, pendampingan respons surat SP2DK KPP Pratama/Madya, hingga proses pemeriksaan bukti permulaan dan restitusi pajak. Kami memberikan pendampingan teknis dan strategis berbasis ketentuan perpajakan resmi agar seluruh pelaporan SPT dan administrasi fiskal Anda terbebas dari sanksi denda keterlambatan maupun risiko pemeriksaan KPP.
Cakupan Ruang Lingkup Layanan
- Audit forensik data pembukuan terhadap poin klarifikasi Account Representative (AR)
- Penyusunan Surat Tanggapan Resmi SP2DK berlandaskan dasar hukum perpajakan yang valid
- Pendampingan tatap muka atau pembahasan langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- Penyelesaian sengketa data, ekualisasi omzet, dan klarifikasi selisih faktur pajak
- Pendampingan proses permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak (Restitusi)
- Advokasi pemeriksaan formal: peminjaman dokumen Ps. 29 KUP, tanggapan tertulis SPHP 7 hari, dan closing conference
Jangan Panik Saat Menerima Surat SP2DK
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) diterbitkan oleh KPP apabila sistem analitik data DJP mendeteksi adanya dugaan ketidaksesuaian data pelaporan pajak Anda dengan pihak ketiga. Kunci utama penyelesaian SP2DK adalah tanggapan yang tenang, argumentatif, dan didukung bukti transaksi sah dalam batas waktu 14 hari kerja.
Analisis Mendalam Sebelum Memberikan Tanggapan
Langkah pertama tim kami adalah mereview seluruh data yang dipersoalkan oleh AR. Seringkali perbedaan timbul karena selisih waktu pencatatan (timing difference), kesalahan pengkreditan faktur lawan transaksi, atau perbedaan penafsiran pos biaya. Kami menyusun kertas kerja rekonsiliasi komparatif yang membuktikan posisi riil wajib pajak.
Advokasi Berlandaskan Hak dan Kepatuhan
Kami mendampingi wajib pajak dalam setiap audiensi di kantor pajak, memastikan perlakuan yang adil sesuai hak-hak wajib pajak tanpa kompromi yang merugikan di masa mendatang. Apabila memang terdapat kurang bayar, kami membantu perhitungan yang paling efisien dengan pemanfaatan insentif pengurangan sanksi.
Penyelesaian Ekualisasi dan Klarifikasi AR KPP
Berdasarkan pengalaman mendampingi wajib pajak di wilayah KPP Pratama Sleman, Yogyakarta, dan Bantul, mayoritas pemicu SP2DK bersumber dari selisih ekualisasi omzet SPT Masa PPN versus SPT Tahunan 1771 serta ekualisasi biaya lawan transaksi (PPh 21/23). Kami menyusun kertas kerja rekonsiliasi matematis-yuridis yang membuktikan keabsahan pelaporan secara objektif.
Mitigasi Selisih Ekualisasi Beban Jasa & DPP e-Bupot
KPP secara rutin menguji keterkaitan antara pos beban operasional di Laporan Laba Rugi dengan total DPP pada SPT Masa PPh Unifikasi. Kami menyusun kertas kerja rekonsiliasi yang membedah selisih waktu pengakuan (timing difference), komponen reimbursement murni, dan transaksi non-pemotong untuk menjawab tuntas klarifikasi AR tanpa koreksi sepihak.
Pendampingan Pemeriksaan Lapangan, Tanggapan SPHP & Closing Conference
Apabila KPP menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas SPT Tahunan atau permohonan restitusi Lebih Bayar (LB), kami mendampingi pemenuhan peminjaman dokumen buku dan catatan sesuai batas 1 bulan Pasal 29 UU KUP, menyusun Surat Tanggapan Resmi SPHP dalam batas 7 hari kerja (PMK 18/2021), menghadiri pembahasan akhir (closing conference), hingga mengajukan permohonan Quality Assurance ke Tim Kanwil DJP untuk memitigasi koreksi sepihak dan menekan SKPKB.
Restitusi PPN Dipercepat Pasal 17D (Plafon Rp 5 Miliar)
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kelebihan bayar PPN akibat transaksi ekspor (tarif 0%) atau penyerahan ke pemungut WAPU instansi pemerintah/BUMN, kami mendampingi permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak berdasarkan Pasal 17D UU KUP jo PMK 209/PMK.03/2021 dengan plafon s.d. Rp 5 miliar. Kami memverifikasi validitas faktur masukan dan sinkronisasi NPE Bea Cukai agar SKPPKP terbit tepat waktu dalam 1 bulan tanpa pemeriksaan lapangan pendahuluan.
“Sempat cemas waktu menerima surat klarifikasi SP2DK dari kantor pajak terkait selisih pelaporan tahun lalu. Konsultan di sini langsung mengecek kertas kerja, membuatkan surat tanggapan resmi yang kuat secara hukum, dan masalah selesai tuntas.”
Pertanyaan Populer Seputar Layanan Ini
Berapa lama batas waktu membalas surat SP2DK?
Wajib Pajak diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya SP2DK untuk memberikan tanggapan resmi ke KPP terkait.
Apa dampak jika surat SP2DK tidak dibalas atau diabaikan?
Jika diabaikan, KPP dapat merekomendasikan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) atau Pemeriksaan Bukti Permulaan yang prosesnya jauh lebih mendalam dan memiliki potensi sanksi lebih tinggi.
Berapa lama batas waktu menjawab lembar temuan SPHP saat diperiksa pajak?
Berdasarkan PMK 18/PMK.03/2021, Wajib Pajak diberikan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak SPHP diterima untuk menyampaikan sanggahan tertulis dan dapat diperpanjang maksimal 3 (tiga) hari kerja sebelum batas awal berakhir.
Apakah permohonan restitusi Lebih Bayar PPN selalu memicu pemeriksaan lapangan?
Tidak selalu. Sesuai Pasal 17D UU KUP jo PMK 209/PMK.03/2021, PKP yang memohon restitusi PPN s.d. Rp 5 miliar dapat diproses melalui skema Pengembalian Pendahuluan hanya dengan penelitian administratif 1 bulan tanpa pemeriksaan lapangan pendahuluan.
Apakah konsultan pajak dapat mewakili saya hadir di KPP?
Ya, dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan PMK perpajakan, konsultan pajak berizin resmi (BKP) dapat mendampingi atau mewakili Anda dalam pembahasan dengan pihak Account Representative atau Tim Pemeriksa.
Mulai Tertib Pajak dan Bebas dari Kekhawatiran Sanksi
Tim konsultan pajak jasaperpajakan.id siap membantu penyiapan berkas secara rapi, taat regulasi, dan terukur.