Jasa Pajak Badan Usaha & PT/CV
Layanan terpadu pelaporan SPT Tahunan Badan 1771, kepatuhan SPT Masa PPh 21/23/25, PPN e-Faktur, hingga perencanaan kepatuhan fiskal korporasi. Kami memberikan pendampingan teknis dan strategis berbasis ketentuan perpajakan resmi agar seluruh pelaporan SPT dan administrasi fiskal Anda terbebas dari sanksi denda keterlambatan maupun risiko pemeriksaan KPP.
Cakupan Ruang Lingkup Layanan
- Penyusunan SPT Tahunan Badan 1771 lengkap dengan lampiran 1A–8A
- Manajemen faktur pajak masukan & keluaran e-Faktur PPN tepat waktu
- Penghitungan presisi & pengajuan pengurangan angsuran PPh 25 (KEP-537/PJ/2000)
- Penghitungan dan pelaporan pemotongan PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2), dan PPh 25
- Ekualisasi pajak rutin antara Omzet SPT PPN vs Peredaran Bruto PPh Badan
- Penyusunan Daftar Nominatif natura & kenikmatan PMK 66/2023 agar 100% deductible
- Mitigasi risiko denda keterlambatan dan salah bayar pajak
Kepatuhan Pajak Badan Tanpa Was-was
Mengelola perpajakan perusahaan menuntut ketelitian tinggi. Sedikit saja selisih antara laporan pembukuan dan e-Faktur dapat memicu surat klarifikasi atau SP2DK dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kami hadir sebagai mitra konsultan pajak terpercaya yang memastikan seluruh kewajiban pajak bulanan dan tahunan perusahaan Anda diselesaikan dengan tertib, legal, dan akurat.
Cakupan Layanan Badan Usaha
Kami melayani perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), firma, yayasan, hingga koperasi. Layanan mencakup pelaporan SPT Tahunan Formulir 1771 beserta lampiran khusus, rekonsiliasi fiskal positif dan negatif atas beban komersial, administrasi PPh 21 gaji karyawan, PPh 23 atas jasa dan sewa, hingga pelaporan SPT Masa PPN 1111.
Perencanaan Pajak Berbasis Kepatuhan Hukum
Kami percaya pada perencanaan pajak yang sehat (healthy tax planning) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU HPP). Setiap langkah efisiensi diarahkan untuk memaksimalkan fasilitas fiskal yang sah tanpa menyentuh celah ilegal atau rekayasa data.
Tata Kelola Pajak Natura & Daftar Nominatif
Pemberian fasilitas kerja, bingkisan, inventaris operasional, dan kenikmatan karyawan kini wajib ditata secara presisi agar diakui sebagai biaya pengurang fiskal (deductible expense). Kami mendampingi penyusunan Daftar Nominatif Natura sesuai PMK 66/2023 pada lampiran khusus SPT Tahunan 1771 sekaligus menyelaraskan pemotongan PPh 21 TER pada e-Bupot Unifikasi.
Administrasi e-Faktur PPN & Batas Upload Tanggal 15
Pengelolaan Faktur Pajak Elektronik berdasarkan PER-03/PJ/2022 jo PER-11/PJ/2022 menuntut kepatuhan batas upload tanggal 15 bulan berikutnya, verifikasi Faktur Pajak Masukan 3 masa pajak, serta penerbitan Faktur Pengganti/Batal yang valid agar terbebas dari sanksi denda 1% DPP Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
Kepatuhan e-Bupot Unifikasi & Ekualisasi Biaya PPh 23/22/4(2)
Penerbitan bukti pemotongan elektronik melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi (PER-24/PJ/2021 jo PER-04/PJ/2024) wajib memenuhi batas setor tanggal 10 dan lapor tanggal 20. Kami mendampingi klasifikasi 62 jenis objek jasa PMK 141/2015, validasi NIK/NPWP rekanan, serta pra-ekualisasi biaya jasa dan sewa agar sinkron dengan pos beban pada SPT Tahunan 1771.
Kesiapan Menghadapi Sistem Core Tax DJP & NPWP 16 Digit
Transformasi digital perpajakan melalui Core Tax Administration System (Cortex DJP) menuntut akurasi data unifikasi akun pajak dan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU). Kami mendampingi perusahaan melakukan profiling dan validasi data transaksi e-Faktur dan e-Bupot agar terintegrasi sempurna tanpa kendala teknis pada sistem baru DJP.
Manajemen Angsuran PPh 25 & Pengurangan Resmi KEP-537/PJ/2000
Bagi badan usaha di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mengalami fluktuasi bisnis atau penurunan laba usaha di atas 25%, pembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25 tidak harus membebani arus kas operasional. Kami mendampingi evaluasi laporan keuangan interim triwulanan dan permohonan pengurangan angsuran PPh 25 resmi ke Kepala KPP Pratama sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 jo PMK 215/PMK.03/2018 guna mencegah risiko Lebih Bayar (LB) dan pemeriksaan audit di akhir tahun.
“Tadinya pembukuan komersial dan e-Faktur kami sering selisih saat musim audit tahunan. Sejak didampingi tim jasaperpajakan.id, rekonsiliasi fiskal bulanan dan pelaporan SPT 1771 berjalan sangat tertib tanpa ada surat teguran dari KPP.”
Pertanyaan Populer Seputar Layanan Ini
Dokumen apa saja yang diperlukan untuk menyusun SPT Tahunan Badan?
Dokumen utama meliputi Laporan Keuangan Komersial (Laba Rugi & Neraca), Rekening Koran Bank selama satu tahun buku, bukti potong PPh (1721-A1, Bukti Potong PPh 23), daftar aktiva/penyusutan, serta rekapitulasi penjualan dan pembelian.
Apakah perusahaan yang belum ada transaksi (nihil) tetap wajib lapor pajak?
Ya, badan usaha yang sudah ber-NPWP tetap wajib melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan Badan meskipun bernilai nihil untuk menghindari sanksi administrasi denda nihil dari KPP.
Bagaimana skema kerja sama pajak bulanan untuk perusahaan?
Kami menyediakan sistem retainer bulanan, di mana setiap bulan tim kami mengambil rekap data transaksi Anda, menghitung PPh/PPN, menerbitkan kode billing, hingga membukukan dan mengunggah laporan ke DJP Online.
Apakah angsuran PPh Pasal 25 bulanan perusahaan dapat diturunkan jika laba menurun?
Bisa. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 jo PMK 215/PMK.03/2018, Wajib Pajak Badan dapat mengajukan permohonan tertulis pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ke KPP apabila setelah triwulan pertama atau triwulan kedua dapat membuktikan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun berjalan kurang dari 75% dari dasar perhitungan PPh 25 semula.
Mulai Tertib Pajak dan Bebas dari Kekhawatiran Sanksi
Tim konsultan pajak jasaperpajakan.id siap membantu penyiapan berkas secara rapi, taat regulasi, dan terukur.